Momen besar terjadi tahun ini di Jawa Barat. Pilkada terbesar kedua di Republik ini setelah DKI Jakarta. Ya,pemilihan langsung Gubernur & wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013. Sebuah model progress bagi kemajuan kehidupan demokrasi bangsa ini. Momen besar itu pun seakan tinggal menghitung jam demi jam. Karena tepat hari Minggu,13 April 2008 hajat akbar ini akan digelar.
Kampanye dari masing-masing calon pasangan pun telah digelar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Seperti biasa,hegemoni kemeriahan kampanye seakan menghipnotis masyarakat untuk menghadiri jadwal-jadwal tersebut. Acara yang rata-rata berisi tentang apa yang ingin dilakukan oleh calon jika terpilih juga lebih banyak pada pengumbaran janji-janji politik yang akan dilakukan.
Namun,sayangnya upaya-upaya kampanye dan pilkada ini tetap menjadi ajang praktik penggunaan uang untuk ”membeli” rakyat atau yang biasa kita kenal sebagai money politics. Uang yang tidak seberapa besar dianggap sebagai ujung tombak proses pemenangan pemilu bagi beberapa pihak tim sukses. Tentu saja ini proses yang tidak memberikan pencerdasan kehidupan demokrasi pada masyarakat kita. Karena sangat mungkin orang-orang yang membayar suara untuk mendapatkan kemenangan adalah calon-calon penipu rakyat yang baru. Money . politics bisa dianggap sebagai sebuah bentuk korupsi dan upaya-upaya kotor untuk mendapatkan kekuasaan. Sehingga harusnya timbullah kecurigaan pada kita mengapa pihak yang melakukan money politics tersebut sangat ngotot untuk menang dalam pilkada. Bahkan mungkin,uang yang digunakan untuk membeli suara-suara rakyat adalah uang rakyat yang mereka selewengkan untuk mendapatkan kemenangan dari pilkada periode berikutnya. Jelas ini sebuah bentuk pelegalan mafia politik untuk mendapatkan kekuasaan.
Maka,karena kualitas sebuah pemimpin merupakan cerminan dari kualitas masyarakatnya,kami selaku generasi muda yang menginginkan kesejahteraan,kemakmuran,dan keadilan bagi bangsa ini menyerukan kepada segenap pemilih para calon gubernur untuk tidak memilih calon-calon yang menggunakan sistem politik uang untuk mendapatkan kekuasaan. Bukan hanya itu,kami pun telah melakukan penyampaian aspirasi kepada Panwaslu,khususnya di Kota Bogor oleh BEM se-Bogor,KAMMI Daerah Bogor,dan pelajar Se-Bogor yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa dan Pelajar Bogor agar Panwaslu dan KPUD benar-benar memantau jalannya pilkada agar tidak terjadi praktik politik uang. Karena jika terjadi lagi maka sama saja dengan memberikan racun pemikiran pada rakyat agar bertindak praktis yang tidak tepat. Tentu dalam jangka panjang hal ini berakibat tidak akan terbentuknya sebuah tatanan masyarakat yang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin baru untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat.
MAKA PILIHLAH PEMIMPIN KITA DENGAN BENAR SESUAI HATI NURANI DAN LOGIKA,BUKAN PADA EMOSI SESAAT DAN SEKEDAR MATERI !!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar